24.1.15

Hukum Islam Dalam Konteks Sistem Hukum Nasional

” ... Dan barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang Tuhan turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir.” (Quran 5:44) 

” ... Dan barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang Tuhan turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Quran 5:45) 

” ... Dan barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang Tuhan turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Quran 5:47) 

Rangkaian ayat-ayat di atas dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa siapa yang memutuskan suatu perkara dengan tidak berdasarkan kitab Tuhan, maka dia mendapat tiga predikat sekaligus: kafir, zalim, dan fasik.

Penggalan ayat-ayat di atas dalam redaksional lengkapnya mengacu pada perintah untuk menerapkan hukum Taurat dan hukum Injil. Secara lebih spesifik penekanannya adalah berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai contoh, di ayat 5:45 disebutkan bahwa nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata dan seterusnya. Adapun perintah untuk menerapkan hukum Quran terdapat pada ayat selanjutnya sebagaimana di bawah ini.

”Dan Kami menurunkan kepadamu kitab dengan benar, yang membenarkan kitab-kitab yang di depannya dan menjaganya. Maka putuskanlah antara mereka dengan apa yang Tuhan turunkan ... ” (Quran 5:48) 

Predikatnya sudah jelas, yaitu kafir, zalim, dan fasik. Selanjutnya kita perlu mengetahui kepada siapa predikat tersebut dialamatkan. Apakah ketika hukum Tuhan tidak diberlakukan di suatu negeri maka seluruh penduduknya otomatis menyandang predikat kafir, zalim, dan fasik?

Penyebutan kafir, zalim, dan fasik oleh Tuhan sebagaimana ayat-ayat di atas dialamatkan kepada pemutus hukum. Dalam praktiknya secara langsung, ia adalah para hakim. Namun hakim pun hanya memutus berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab undang-undang. Dengan kata lain, sebelum diaplikasikan oleh hakim dalam kasus nyata, hukuman tersebut sebenarnya telah ”diputuskan” pada tingkat pembuat undang-undang, yang di Indonesia mandatnya ada di tangan presiden bersama dengan DPR.

Jadi dalam konteks sistem hukum Indonesia yang terancam kena predikat kafir, zalim, dan fasik tersebut adalah presiden, anggota DPR, dan hakim.

Sejatinya hukum Quran tidak harus diberlakukan untuk semua kalangan. Pada ayat-ayat di atas kita bisa membaca bahwa kaum Yahudi diperintahkan untuk menerapkan hukum Taurat, kaum Nasrani diperintahkan untuk menerapkan hukum Injil, dan kaum Muslim diperintahkan untuk menerapkan hukum Quran.

Pada ayat yang lain Nabi Muhammad diberi pilihan oleh Tuhan untuk menolak menghakimkan orang-orang Yahudi yang datang kepada Beliau. Hal ini menandakan bahwa Nabi pada saat itu bukanlah pemegang otoritas tunggal dalam mengadili. Masih ada pengadil lain selain Beliau yang dapat dimintakan putusannya.

” ... jika mereka datang kepadamu, maka hakimkanlah antara mereka atau berpalinglah dari mereka; dan jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Dan jika kamu menghakimkan, maka putuskanlah antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Tuhan menyukai orang-orang yang adil.” (Quran 5:42) 

Tidak ada unifikasi hukum pada masa Nabi, karena tiap kalangan memiliki hukum dan hakimnya masing-masing. Dengan kondisi yang demikian penerapan hukum Quran menjadi lebih mudah karena keberlakuannya terbatas pada masyarakat yang relatif homogen.

Masalah baru timbul ketika politik hukum sebuah negara yang majemuk menghendaki satu hukum pidana nasional yang berlaku untuk semua kalangan. Kalangan Islam—sesuai tuntunan agamanya—akan menghendaki agar hukum Quran yang diterapkan. Di lain pihak kalangan non-Islam mungkin akan menghendaki hukum yang lain dari apa yang tercantum di dalam Quran.

Bercermin dari apa yang berlaku pada masa Nabi, solusi untuk keadaan tersebut adalah dengan tidak memaksakan suatu unifikasi hukum. Hukum pidana nasional tetap dibentuk, namun dengan membuka peluang adanya pengecualian bagi daerah tertentu yang ingin menerapkan hukum dengan corak berbeda.

Dengan komposisi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka sewajarnya hukum nasional yang berlaku secara umum adalah hukum Quran. Ini juga sejalan dengan kenyataan bahwa presiden dan kebanyakan anggota DPR beragama Islam, dan mereka berkepentingan untuk tidak disebut kafir, zalim, dan fasik menurut agama mereka.

Daerah tertentu yang jumlah non-muslimnya dominan diberi peluang untuk memiliki Perda hukum pidana sendiri apabila mereka menginginkan hukum pidana yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang mereka anut.

Di daerah yang tidak menerapkan hukum Quran, untuk terhindar dari predikat kafir, zalim, dan fasik kaum muslim harus menghindari jabatan hakim. Adapun posisi sebagai legislator (kepala daerah dan DPRD) masih bisa dijabat, yang penting dalam proses legislasi kita selalu mengusulkan peraturan yang sejalan dengan Quran dan menolak tegas setiap peraturan yang tidak sejalan dengan Quran. Kalaupun kita kalah suara dan peraturan yang tidak sejalan dengan Quran itu tetap diberlakukan, sudah tidak ada tuntutan apapun terhadap kita secara agama.

Kembali ke konteks Indonesia saat ini, presiden yang sedang menjabat adalah seorang muslim, begitu pula mayoritas anggota DPR. Mereka harus segera mengusahakan implementasi hukum-hukum Quran ke dalam undang-undang jika tidak mau dicap kafir, zalim, dan fasik.

”Apakah hukum jahiliah yang mereka cari? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Tuhan bagi kaum yang yakin?” (Quran 5:50)

Share on Facebook

Artikel Terkait:

4 comments:

Vino Jubilee mengatakan...

Salaam alayka, thx a lot.

sakti alexander sihite mengatakan...

@Vino: Salam alaik. You're welcome

Deni mengatakan...

Salam,

Bagaimana hukumnya jika kita memilih pemimpin yg non muslim tapi jujur/tidak korupsi (seperti Ahok), sementara pemimpin muslim banyak yg terlibat korupsi.

Di Alquran dijelaskan kita hrs memilih pemimpin muslim, lalu bagaimana dgn org yg lurahnya, RTnya atau camatnya non muslim ? atau kerja di perusahaan yg bosnya non muslim ?

sakti alexander sihite mengatakan...

@Deni: Salam. Pertanyaan anda ini berkaitan dengan istilah "waliy" di dalam Quran. Akan lebih baik kalau saya menjawabnya dalam sebuah artikel yang komprehensif membahas hal ini supaya pemahamannya tidak sepotong-sepotong.

Namun berhubung masih ada pekerjaan lain yang harus saya dahulukan, sepertinya artikel "waliy" belum bisa terbit dalam waktu dekat. Tapi mudah2an sebelum pilkada 2017 sudah bisa terpublikasi. Mohon maklum.

Posting Komentar

Tolong jangan 'Anonymous'. Pilih 'Name/URL' lalu cantumkan nama panggilan anda untuk memudahkan sapaan. Kolom URL bisa dikosongkan saja. Terima kasih